KUALA KURUN, GITN — Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengambil langkah tegas terhadap PT Jaya Jadi Utama terkait kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan yang disebut belum direalisasikan. Langkah itu diwujudkan melalui penghentian sementara operasional perusahaan pada Jumat (16/10/2026).
Menurut informasi yang dihimpun, kewajiban kebun plasma tersebut disebut belum dipenuhi sejak 2020. Persoalan itu menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian agar pemenuhan kewajiban kebun plasma memperoleh kepastian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Langkah penghentian sementara operasional itu disebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengawal pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan sekaligus memperjuangkan hak masyarakat agar turut merasakan manfaat investasi di daerah.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di daerah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha, tetapi juga harus diiringi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dalam keterangan yang tersedia, penyelesaian persoalan PT Jaya Jadi Utama perlu mengacu pada dokumen perizinan, ketentuan hak guna usaha (HGU), serta regulasi perkebunan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkepentingan memastikan hak masyarakat tidak terabaikan dan setiap persoalan terkait kewajiban perusahaan dapat diselesaikan secara jelas, transparan, dan bertanggung jawab.
Langkah penghentian sementara operasional diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kewajiban yang melekat pada kegiatan usahanya.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya dapat menjalankan kewajiban secara konsisten, membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.


Comment